Luwurayapos.com, Luwu Timur – Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media lokal online terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lutim Gemilang, Fraksi Partai NasDem DPRD Luwu Timur memberikan klarifikasi resmi, Minggu 25 Mei 2025.
Melalui pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, pihaknya menyayangkan adanya informasi yang dinilai tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Fraksi NasDem selalu berkomitmen mendukung proses pembangunan daerah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terkait RPJMD, kami aktif memberikan masukan konstruktif agar dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi acuan yang tepat dalam pembangunan Luwu Timur ke depan,” jelas Iwan.
Terkait BUMD Lutim Gemilang, Iwan menegaskan bahwa Fraksi NasDem mendorong agar perusahaan daerah tersebut dikelola secara profesional dan akuntabel.
“Evaluasi terhadap kinerja BUMD adalah hal yang wajar dalam konteks pengawasan DPRD. Namun harus didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi yang dapat merugikan citra institusi,” lanjutnya.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk media massa, untuk mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Kami terbuka terhadap kritik, namun hendaknya disampaikan secara objektif dan membangun,” tutupnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dan perwakilan dari Fraksi NasDem, Muhammad Iwan juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan yang menyudutkan pihak manapun, apalagi penggunaan istilah “dipertentangkan” seperti yang diberitakan.
“Rapat Pansus yang berlangsung pada Jumat, 23 Mei 2025, berjalan sesuai mekanisme dan penuh dengan semangat kolaboratif antarlembaga. Tidak ada niat atau upaya dari kami untuk menciptakan polemik, apalagi mempertentangkan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap pandangan yang disampaikan dalam rapat bertujuan untuk memperkuat arah pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD, termasuk evaluasi terhadap kinerja BUMD sebagai bagian dari unsur strategis dalam pencapaian target pembangunan.
“Kami mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap pembahasan. Fraksi NasDem tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif atau menimbulkan ketegangan,” tambahnya.
Klarifikasi ini juga menanggapi sejumlah kritik yang disampaikan oleh beberapa anggota Pansus RPJMD dalam rapat sebelumnya, seperti Muhammad Nur dari Fraksi PDIP, Aripin dari Fraksi Golkar, serta Mahading dari Fraksi PDIP. Ketiganya menyoroti belum jelasnya rencana bisnis dan minimnya proyeksi pendapatan dari BUMD Lutim Gemilang, yang dianggap masih memerlukan perbaikan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi NasDem memandang bahwa dinamika yang terjadi dalam rapat adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses demokrasi dalam penyusunan kebijakan publik. Fraksi NasDem menilai bahwa berbagai pandangan yang muncul harus dipahami sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam memperkuat arah pembangunan daerah.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari proses penyempurnaan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan atau dianggap sebagai konflik. Justru dari dinamika seperti inilah kualitas kebijakan akan menjadi lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Muhammad Iwan.
Ia juga menekankan bahwa Fraksi NasDem tetap terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari seluruh fraksi demi terciptanya RPJMD yang solid, realistis, dan implementatif.
(redaksi-LRP)
