Luwurayaos.com- Malili,16/7/2025
Sidang paripurna Anggota DPRD Luwu Timur terhadap pertanggung jawaban Realisasi APBD Tahun 2024 ,Rabu 16/7/2025 di Ruang Sidang Kantor DPRD Luwu Timur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu instrumen kebijakan yang di pakai sebagai alat untuk meningatkan kesejahtraan masyarakat . APBD dirancang penuh dengan kehati hatian yakni di lakukan dengan upaya upaya mengoptimalkan pendapatan daerah selain itu juga melakukan efisiensi dalam belanja daerah seperti yang di atur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan Negara dan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 320.
Mencermati Bagaimana sambutan Bupati Luwu Timur Ir.H.Irwan Bachri Syam
.Pada tanggal 30 juni 2025,menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 , dengan gambaran umum Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.2.034.411.839.027,93 ( Dua Triliun,tiga puluh empat miliar,empat ratus sebelas juta,delapan ratus tiga puluh sembilan ribu,dua puluh tujuh koma sembilan puluh tiga rupiah ), dan terealisasi sebesar Rp.1.880.770.756.353,54 ( Satu triliun,delapan ratus delapan puluh miliar,tujuh ratus tujuh puluh juta,tujuh ratus lima puluh enam ribu,tiga ratus lima puluh tiga,lima puluh empat rupiah )
Sementara Anggaran Belanja di targetkan sebesar Rp.2.121.508.735.985,29 ( Dua Triliun ,seratus dua puluh satu miliar , lima ratus delapan juta,tujuh ratus tiga puluh lima ribu, ,sembilan ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah)
Dengan realisasi Rp.1.951.311.419.219,76 ( Satu triliun,sembilan ratus lima puluh satu miliar, tiga ratus sebelas juta,empat ratus sembilan belas ribu,dua ratus sembilan belas,koma tujuh puluh enam rupiah )
Alokasi Anggaran ini di fokuskan untuk mendukung program program prioritas dan program yang bersifat produktif serta bermanfaat bagi masyarakat.
Pada pelaksanaan anggaran juga tidak hanya berorientasi pada penghabisan anggaran,tetapi harus bisa di ukur capaian output dan outcomenya, sesuai dengan target yang sudah di patok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
Pelaksanaan APBD dan hasil kunjungan lapangan (Monitoring) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024,
Fraksi Nasdem yang disampaikan legislator partai Hanura Aprianto,S.Kep lewat pandangan fraksi nya
Dalam evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2024 ,memandang bahwa Pelaksanaan anggaran tahun 2024
Khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur , memerlukan perhatian serius,beberapa pekerjaan konstruksi dengan alokasi anggaran besar yang diharapkan menjadi ikon kemajuan daerah justru mengalami berbagai masalah di lapangan
Tercatat beberapa kegiatan pekerjaan strategis yang menjadi perhatian publik mengalami kendala yang fatal dalam pelaksanaannya, bahkan ada yang berujung sampai pada pemutusan kontrak di antaranya seperti :
Pembangunan pasar tomoni dengan pagu Rp18.535.553.808 (delapan belas miliar,lima ratus tiga puluh lima juta,lima ratus lima puluh tiga ribu ,delapan puluh ribuh rupiah),
hingga kini masih bermasalah dan tidak dapat di selesaikan dengan tepat waktu,belum sesuai pada ketentuan pekerjaan, di antara nya seperti,denda keterlambatan pekerjaan,kekurangan volume atas pekerjaan,serta jaminan pelaksanan yang belum di cairkan.Kemudian Pembangunan Rumah Sakit Atue, yang seharusnya menjadi solusi terhadap layanan kesehatan masyarakat,justru mengalami progres yang tidak signifikan,
Kemudian Pembangunan islamic center ,yang dimana akan menjadi simbol peradaban dan sentral kegiatan keAgamaan juga belum optimal sesuai pada rencana,walaupun pemerintah daerah telah memastikan adanya beberapa masalah teknis dan akan segera mendesaian ulang tahap pembangunan berikutnya.
Fraksi Nasdem memandang bahwa akar permasalahan dari kegagalan penyelesaian kegiatan kegiatan pekerjaan insfratruktur tersebut bukan hanya pada aspek teknis , tetapi yang tatkala penting juga ialah pada aspek pengawasan dan kompetensi pelaksana kegiatan pekerjaan.
Fraksi Nasdem merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kontrak pekerjaan konstruksi yang memiliki nilai pagu yang besar,memperketat seleksi pada rekanan dan meningkatkan pengawasan teknis sejak awal proses pelaksanaan,Meningkatkan kapasitas manajemen kerja di internal OPD Teknis,agar proses Monitoring dan pengendalian kegiatan pekerjaan berjalan lebih efektif.
Fraksi Nasdem mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar seluruh aspek mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan. benar benar berjalan tepat waktu.
Pandangan fraksi Nasdem terhadap pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur tahun 2024 yang disampaikan Aprianto,S.Kep, legislator partai Hanura
(Liputan LRP)
