Luwu Timur, Luwurayapos.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Lagego, Kecamatan Burau, menggelar musyawarah bersama pihak PTPN IV Regional 2 Distrik Sulawesi terkait tidak diterimanya buah kelapa sawit plasma milik masyarakat Desa Lagego dan sekitarnya 7/4/2026
Musyawarah tersebut dihadiri Camat Burau, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lagego, perwakilan petani plasma, serta manajemen PTPN IV Regional 2 Distrik Sulawesi. Pertemuan ini menjadi upaya bersama untuk mencari solusi atas persoalan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Burau.
Dalam forum tersebut, pihak PTPN IV Regional 2 Distrik Sulawesi menjelaskan bahwa penolakan sementara terhadap buah plasma disebabkan oleh penuhya tangki penampungan Crude Palm Oil (CPO). Kondisi ini terjadi akibat terhambatnya proses pengapalan, di mana distribusi CPO mengalami antrean di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo.
Dampak dari kondisi tersebut turut memengaruhi operasional pabrik kelapa sawit, sehingga perusahaan untuk sementara belum dapat menerima tambahan pasokan buah dari petani plasma.
Kepala Desa Lagego menyampaikan bahwa masyarakat memahami kondisi yang dihadapi perusahaan, namun tetap berharap adanya solusi cepat agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.
“Kami meminta ada langkah konkret dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi kerugian petani. Buah sawit tidak bisa disimpan lama, sehingga perlu penanganan segera,” ujarnya.
Perwakilan petani juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi kerugian ekonomi akibat keterlambatan penyerapan hasil panen. Mereka berharap perusahaan dapat memberikan kepastian waktu serta alternatif solusi selama kondisi ini berlangsung.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk terus berkoordinasi dan membuka komunikasi secara intensif hingga situasi kembali normal. Pihak PTPN IV Regional 2 Distrik Sulawesi juga menyatakan akan mempercepat distribusi CPO agar kapasitas tangki penampungan segera tersedia kembali.
Pemdes Lagego berharap persoalan ini dapat segera teratasi, sehingga aktivitas produksi dan pemasaran hasil kebun masyarakat kembali berjalan lancar, serta hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Musdiana/LRP
