Makassar, Luwurayapos.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam PP IPMA Lutim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (16/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek pembangunan Islamic Center Malili yang dinilai bermasalah.
Dalam aksinya, massa menyoroti proyek yang menelan anggaran sebesar Rp43,5 miliar namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, termasuk ambruknya plafon, turut menjadi perhatian serius dan dinilai sebagai indikasi adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Jendral lapangan ( Andika pratama putra) dalam orasinya menyampaikan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kegagalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Ini bukan sekadar bangunan yang rusak, tetapi simbol dari potensi runtuhnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Kami meminta ada kejelasan dan tanggung jawab atas penggunaan dana yang begitu besar,” tegasnya.
PP IPMA Lutim menilai bahwa proyek tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan negara yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek pembangunan Islamic Center Malili, termasuk audit independen terhadap kualitas bangunan serta penggunaan anggaran. Selain itu, mereka juga meminta pengusutan terhadap dugaan markup dan penyimpangan, serta evaluasi proses pembebasan lahan yang menjadi bagian dari proyek tersebut.
Tidak hanya itu, PP IPMA Lutim juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik serta penindakan tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai maupun menyalahgunakan kewenangan.
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa berharap laporan dan tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan demi menjamin tegaknya hukum dan keadilan.
“Kami hadir sebagai representasi suara masyarakat. Harapan kami sederhana, agar kebenaran diungkap dan keadilan ditegakkan,” tutup Jendral lapangan.
Andika/LRP
