Palopo, Luwurayapos –
Perjuangan masyarakat dan mahasiswa Luwu Raya dalam menyuarakan aspirasi pemekaran daerah kini menghadapi tantangan baru di era digital. Tidak hanya berhadapan dengan persoalan struktural di lapangan, gerakan ini juga harus menghadapi framing di media sosial serta tekanan dari buzzer yang dinilai kerap menggiring opini publik secara tidak adil.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Digitalisasi PB IPMIL Raya, Saidan Ahmad Ramadhan, dalam pernyataannya terkait dinamika perjuangan Luwu Raya di ruang digital.
Menurutnya, ruang publik hari ini tidak lagi terbatas pada jalanan atau forum resmi, tetapi telah bergeser ke linimasa media sosial yang sangat dipengaruhi oleh algoritma.
“Algoritma tidak mengenal konteks, sejarah, dan kepekaan sosial. Ia hanya membaca angka: klik, tayangan, dan interaksi. Akibatnya, potongan informasi yang memancing emosi lebih mudah viral dibanding penjelasan yang utuh,” ujarnya 31/1/2026
Saidan menilai, kondisi ini dimanfaatkan oleh buzzer yang tidak bertanggung jawab untuk membentuk opini publik melalui framing yang berulang dan terkoordinasi. Narasi yang dibangun kerap menyederhanakan persoalan, membelokkan substansi, bahkan menstigmatisasi gerakan mahasiswa dan masyarakat seolah-olah sebagai tindakan yang mengganggu atau tidak berempati.
“Padahal, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Masyarakat hadir dengan antusias, menunjukkan solidaritas, kebersamaan, dan semangat kolektif dalam memperjuangkan masa depan Luwu Raya,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbedaan antara realitas di lapangan dan representasi di media sosial inilah yang perlu disikapi secara jernih oleh publik. Masyarakat diimbau untuk tidak menjadikan linimasa sebagai satu-satunya rujukan kebenaran, serta tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum diverifikasi.
PB IPMIL Raya menegaskan bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat bukanlah ekspresi kebencian atau kezaliman, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga martabat, sejarah, dan masa depan daerah.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi penggiringan opini, stigmatisasi, dan pembunuhan karakter bukanlah bagian dari kritik yang sehat,” kata Saidan.
Pihaknya berharap ruang digital dapat kembali menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan yang sehat, bukan arena penghakiman sepihak. Dengan demikian, perjuangan masyarakat Luwu Raya dapat dipahami secara utuh dan adil oleh publik luas.
Musdiana/LRP
