Luwu Timur, Luwurayapos.com – Proyek pembangunan infrastruktur di wilayah PTPN IV Regional 2 Distrik Sulawesi Unit Kebun Luwu 1 menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang seharusnya mendukung sistem tata kelola air tersebut diduga mangkrak dan belum difungsikan secara optimal.
Diketahui, operasional perusahaan berada di wilayah Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di kawasan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Luwu yang menjadi pusat aktivitas pengolahan dan pendukung kebun.
Proyek ini berada di Dusun Bukit Sawit (Butisawit), yang merupakan jalur penyeberangan utama masyarakat menuju area pabrik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah infrastruktur seperti saluran air dan gorong-gorong terlihat belum rampung. Bahkan, beberapa bagian sudah tertimbun material, mengalami kerusakan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pengerjaan lanjutan.Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aliran air di sekitar lokasi.
Terjadi sedimentasi dan pendangkalan pada aliran sungai kecil, sehingga air tidak mengalir normal. Situasi ini berpotensi memicu genangan hingga banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Dampak juga dirasakan warga di Dusun Marmar dan Dusun Batange, Desa Lagego kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur yang selama ini bergantung pada sistem pembuangan air di kawasan tersebut.
Warga mengeluhkan meningkatnya risiko luapan air yang dapat mengganggu aktivitas harian serta lingkungan permukiman.
Selain itu, area proyek tampak tidak terawat. Semak belukar mulai menutupi sebagian lokasi, memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian.
Masyarakat menyayangkan kondisi ini. Mereka menilai proyek yang semestinya memberikan manfaat justru menimbulkan kekhawatiran baru.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pihak terkait. Jangan sampai proyek ini hanya menjadi pajangan tanpa manfaat, sementara dampaknya justru kami yang merasakan,” ujar salah satu warga 25/4/2026
Warga juga mendesak manajemen PTPN IV segera memberikan klarifikasi serta langkah konkret terkait kelanjutan proyek tersebut. Selain itu, masyarakat meminta pemerintah daerah dan pihak legislatif turun tangan melakukan pengawasan agar pembangunan dapat dilanjutkan sesuai perencanaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab terhentinya proyek tersebut.
Warga berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi nyata guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Musdiana/LRP
