Luwu Timur, Luwurayapos.com – Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM) Batara Guru, Ihwal, secara tegas mengkritik pernyataan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, H.M. Siddiq BM, yang menyebut wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas) belum layak menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Pernyataan tersebut dinilai tidak sensitif, minim perspektif sejarah perjuangan rakyat, serta berpotensi memecah soliditas masyarakat Tana Luwu.
Sebagai representasi mahasiswa asal Luwu Timur, Ihwal menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan H.M. Siddiq BM tidak mencerminkan sikap kehati-hatian seorang wakil rakyat.
Menurutnya, isu DOB merupakan persoalan strategis dan sensitif yang seharusnya dibahas dengan narasi yang membangun, bukan dengan pernyataan yang justru terkesan mereduksi perjuangan wilayah tertentu.
“Kami menyayangkan pernyataan H.M. Siddiq BM yang secara terbuka menilai Walmas belum layak menjadi DOB tanpa disertai pemaparan kajian yang komprehensif dan objektif. Ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut sejarah, aspirasi, dan perjuangan panjang masyarakat Walmas,” ujar Ihwal, Sabtu (8/2/2026).
Ia menambahkan, perjuangan pembentukan DOB di wilayah Tana Luwu, baik Provinsi Luwu Raya maupun DOB kabupaten/kota, telah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, menurutnya, setiap pernyataan pejabat publik seharusnya mengedepankan sikap bijak, adil, dan tidak memicu polemik yang dapat merusak persatuan.
“Sebagai anggota DPRD, seharusnya beliau lebih mengedepankan semangat persatuan dan mendukung upaya percepatan pembangunan di seluruh wilayah Tana Luwu, bukan justru melontarkan pernyataan yang bisa melukai perasaan masyarakat Walmas,” tegasnya.
HAM-LUTIM Batara Guru juga menilai bahwa wacana kelayakan DOB seharusnya dibahas melalui forum resmi dengan melibatkan kajian akademik, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat, bukan disampaikan secara sepihak di ruang publik tanpa dasar yang jelas.
Ihwal pun mengajak seluruh elemen masyarakat Tana Luwu untuk tetap menjaga solidaritas dan fokus mengawal agenda besar pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap polemik ini tidak mengganggu semangat kebersamaan. Perjuangan DOB adalah perjuangan bersama, bukan untuk dipertentangkan satu wilayah dengan wilayah lainnya,” pungkasnya.
Musdiana/LRP
