Luwu, Luwurayapos.com– Aksi unjuk rasa yang menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah kembali berlanjut di wilayah Kabupaten Luwu. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu (Permata) memadati Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Minggu sore 8 Februari 2026 hingga malam.
Lokasi aksi berada tepat di gapura batas Kabupaten Luwu–Wajo, sekitar 36 kilometer ke arah selatan dari Kantor Bupati Luwu di Jalan Pahlawan, Senga, Kota Belopa. Massa aksi menguasai jalan poros Makassar–Palopo sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Dalam aksi tersebut, demonstran membawa sebuah keranda mayat bertuliskan “Gubernur Sulsel” sebagai simbol kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Simbol tersebut dimaknai sebagai bentuk protes atas sikap Pemprov Sulsel yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan dan ketegasan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Luwu Raya.
“Simbol keranda itu merupakan bentuk diamnya Pemprov Sulsel. Tidak adanya sikap tegas dan keberpihakan yang jelas mencerminkan matinya hati nurani dalam membaca jeritan rakyat. Kami menagih tanggung jawab moral dan politik Pemerintah Provinsi Sulsel untuk berdiri bersama rakyat, mendorong aspirasi ini secara terbuka, serta mengawal perjuangan Luwu Raya menuju Provinsi Luwu Raya sebagai wujud keadilan dan pengakuan hak masyarakat Tana Luwu,” teriak salah satu orator dalam orasinya.
Selain itu, massa juga membentangkan spanduk berwarna putih bertuliskan “Siap Berjuang Bersama untuk Provinsi Luwu Raya, Luwu Raya Harga Mati” di atas gapura batas kabupaten sebagai penegasan sikap perjuangan mereka.
Aksi unjuk rasa tersebut menyebabkan seluruh badan jalan poros Makassar–Palopo diblokade sejak pukul 16.00 Wita hingga sekitar pukul 01.30 Wita dini hari. Selama aksi berlangsung, luapan kekecewaan demonstran disampaikan melalui orasi dari atas mobil komando yang diparkir melintang di tengah jalan.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai menguatnya gelombang aksi di wilayah Luwu Raya menandakan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merespons aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Situasi ini harus dibaca sebagai peringatan agar negara hadir melalui dialog, kebijakan yang merata, dan keberanian mengambil sikap, bukan dengan pendekatan represif atau pembiaran,” lanjut orator.
Para demonstran juga menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang dinilai mengenyampingkan aspirasi masyarakat Luwu Raya dalam perjuangan pembentukan DOB tersebut.
(Muh Huzair/Deny-LRP)
