Luwu Timur, Luwurayapos.com – Pimpinan PTPN IV Unit PKS Luwu Burau menggelar pertemuan bersama empat kepala desa di wilayah konsesi perusahaan, guna membahas polemik penolakan Tandan Buah Segar (TBS) milik petani 9/4/2026
Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Burau yang diwakili oleh Kepala Seksi Trantib, serta vendor pembelian TBS. Adapun kepala desa yang hadir berasal dari Desa Lauwo, Lagego, Burau, dan Burau Pantai yang selama ini menjadi wilayah penyangga aktivitas perkebunan kelapa sawit perusahaan.
Agenda utama pertemuan ini adalah mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait tidak diterimanya buah sawit petani oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Dalam forum tersebut, pihak PTPN IV menjelaskan bahwa kondisi penampungan Crude Palm Oil (CPO) di pabrik saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini dipicu oleh terhambatnya proses pengapalan, sehingga berdampak pada terbatasnya penerimaan TBS dari petani.
Manajer PTPN IV PKS Luwu Burau, Muh. Imran Harahap, menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk mengutamakan penyerapan buah sawit milik masyarakat, khususnya dari desa-desa sekitar wilayah operasional.
“Dalam waktu dekat, kendala distribusi CPO diharapkan segera teratasi, sehingga aktivitas penerimaan TBS dapat kembali normal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Burau melalui Kasi Trantib meminta agar pihak perusahaan memberikan kepastian serta transparansi kepada masyarakat, mengingat tingginya ketergantungan ekonomi warga terhadap hasil perkebunan kelapa sawit.
Di sisi lain, Kepala Desa Burau, Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pertemuan yang difasilitasi oleh pihak perusahaan. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang komunikasi yang penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan.
“Pertemuan ini membuka peluang yang sangat baik bagi pengembangan usaha di desa, salah satunya melalui skema BUMDes yang memungkinkan desa atau kelompok masyarakat untuk dapat menjadi vendor dalam rantai pembelian TBS,” ungkapnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi yang saling menguntungkan serta keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan masyarakat di wilayah Burau.
Musdiana/LRP
