‎Dipimpin Presiden, Bupati Luwu Timur Hadiri Rakornas TPAKD di Jakarta

‎Luwu Timur, Luwurayapos.com – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
‎
‎Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
‎
‎Agenda nasional ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan bagi masyarakat.
‎
‎Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024.
‎
‎Kepala Negara menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai. “Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
‎
‎Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun TPAKD di daerah.
‎
‎“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
‎
‎Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti hadirnya perwakilan penerima manfaat dari berbagai latar belakang yang menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh semua sektor.
‎
‎“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” jelas Prabowo.
‎
‎Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam usai mengikuti rakornas menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk memperkuat peran TPAKD di daerah.
‎
‎Menurut Irwan, akses keuangan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha kecil di Luwu Timur.
‎
‎”Apa yang disampaikan Bapak Presiden sejalan dengan visi kami di Luwu Timur. TPAKD harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya sampai ke desa-desa. Jangan hanya formalitas kelembagaan, tapi harus jadi jembatan agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM kita mudah mengakses permodalan dan layanan keuangan yang aman dan legal,” tegas Bupati Irwan. (in/ikp-humas/kominfo-sp/LRP)