Luwurayapos.com , Luwu Timur –
Jum’at 07 maret 2026 Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Luwu Timur saat ini tengah menyelidiki tujuh kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar gas LPG 3 kg.
Kasus-kasus tersebut melibatkan beberapa tersangka dengan barang bukti sebagai berikut,
IR: 296 tabung LPG 3 kg berisi gas, rencananya akan dijual ke Morowali.
HB: 30 tabung LPG 3 kg berisi gas dan 270 tabung LPG 3 kg kosong.
AD: 270 tabung LPG 3 kg berisi gas, berasal dari Kota Palopo.
AG dan WS: masing-masing 250 tabung LPG 3 kg berisi gas, berasal dari Kabupaten Wajo.
AR: 144 tabung LPG 3 kg berisi gas, berasal dari Kabupaten Bulukumba.
MC: 126 tabung LPG 3 kg berisi gas, berasal dari Kabupaten Soppeng.
RH: 325 tabung LPG 3 kg berisi gas, berasal dari Kabupaten Pinrang.
Total barang bukti yang disita oleh penyidik meliputi 1.691 tabung LPG 3 kg berisi gas, 270 tabung LPG 3 kg kosong, satu unit mobil truk, dan tujuh unit mobil Grand Max.
Tabung-tabung gas tersebut bersumber dari Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Pinrang, dengan rencana penjualan ke Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
Empat laporan polisi (LP) telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 17 Februari 2025, dengan gelar perkara pada 16 Februari 2025.
Tiga LP lainnya ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 7 Maret 2025, dengan gelar perkara pada 6 Maret 2025.
Sebelumnya, pada akhir Januari 2025, Polres Luwu Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.070 tabung gas LPG 3 kg yang hendak dikirim ke Sulawesi Tengah.
Pengungkapan ini dilakukan oleh Unit Tipidter dan Resmob Polres Luwu Timur di Jalan Trans Sulawesi, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, pada 24 dan 27 Januari 2025.
Lima unit mobil pick-up yang mengangkut tabung gas tersebut diamankan, dengan tujuan penjualan di Pendolo dan Morowali dengan harga lebih tinggi.
Polres Luwu Timur akan terus melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (Red)
