Luwu Utara, Luwurayapos.com – Pembukaan akses Jalan Trans Sulawesi di Jembatan Baliase, Kabupaten Luwu Utara, hingga kini belum menemukan titik temu. Setelah dua kali rapat yang melibatkan Bupati Luwu Utara, Polres Luwu Utara, serta Mako Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan, belum ada keputusan final terkait pembukaan jalan secara penuh 25/1/2026
Rapat pertama digelar di Kantor Bupati Luwu Utara, sementara rapat kedua berlangsung pada Sabtu malam (24/01/2026) di sekitar Jembatan Baliase. Hasilnya, pemerintah daerah hanya mengizinkan pembukaan akses jalan secara terbatas untuk kondisi darurat (emergency), seperti ambulans dan kebutuhan mendesak lainnya.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah berupaya berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah sebagai tokoh masyarakat, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan bersama.
Menurut Bupati, aksi di Baliase merupakan gerakan rakyat yang muncul secara spontan sebagai bentuk semangat perjuangan masyarakat Luwu Raya untuk berkembang dan mandiri. Meski demikian, ia berharap semangat tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
“Tujuan akhir dari perjuangan Luwu Raya adalah kesejahteraan masyarakat. Kami berharap proses ini tidak menghambat aktivitas warga, apalagi besok sudah memasuki hari kerja,” ujarnya.
Ia juga memastikan kondisi di sekitar Jembatan Baliase masih aman dan kondusif, serta dialog antara pemerintah dan masyarakat terus berlangsung secara terbuka dan kekeluargaan.
Sementara itu, Yusuf, tokoh pemuda Baliase, mengungkapkan bahwa salah satu tuntutan massa aksi belum dipenuhi pemerintah, yakni pembukaan akses jalan dengan menghadirkan televisi nasional untuk siaran langsung dari lokasi aksi.
Di tengah berlanjutnya aksi di Baliase, perkembangan penting justru datang dari Jakarta. Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) secara resmi telah menjadwalkan Kegiatan Ekspose Tahap Pertama Hasil Kajian Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Agenda tersebut tertuang dalam Surat Undangan I-OTDA Nomor 001/I-OTDA/I/2026 tertanggal 20 Januari 2026, yang bersifat penting. Ekspose dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, pukul 13.00–16.00 WIB, bertempat di Hotel Aloft South Jakarta.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kajian dan studi kelayakan pemekaran Provinsi Luwu Raya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Ekspose tahap pertama ini akan memaparkan hasil kajian akademik dan teknokratis sebagai dasar kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Tana Luwu dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Wali Kota Palopo, Bupati Luwu, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur, serta tokoh masyarakat dan tim kajian pemekaran.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di sekitar Jembatan Baliase. Selain menuntut pembukaan akses jalan, masyarakat juga mendesak seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Tana Luwu agar segera berangkat ke Jakarta, untuk mengawal langsung agenda ekspose dan memperjuangkan percepatan realisasi Provinsi Luwu Raya.
(Deny–LRP)
