Makassar, Luwurayapos.com – Aksi protes yang dilakukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Se-Luwu Raya mewarnai pelaksanaan Muktamar XXIV di Makassar yang berlangsung pada 5–8 Februari 2026. Aksi tersebut dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya” sebagai simbol tuntutan pemekaran wilayah serta keadilan pembangunan dan pendidikan di daerah Luwu Raya.
Aksi berlangsung di lokasi kegiatan muktamar, tepat di sela-sela sambutan perwakilan Presiden RI, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Para pimpinan daerah IPM Se-Luwu Raya menyuarakan aspirasi mereka terkait ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
Namun, aksi tersebut berujung pada pembubaran paksa oleh panitia pelaksana yang berada di bawah struktur Pimpinan Wilayah (PW) IPM Sulawesi Selatan.
Tindakan ini menuai kecaman dari IPM Se-Luwu Raya yang menilai ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat justru direpresi dalam forum resmi organisasi.
Salah satu perwakilan IPM Se-Luwu Raya, Muhammad Akmal kepada Luwurayapos menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari keresahan pelajar terhadap kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Seko, Rampi, Walmas, dan wilayah pelosok lainnya yang selama ini minim perhatian pemerintah.
“Gerakan IPM Se-Luwu Raya ini betul-betul berangkat dari keresahan pelajar. Kami melihat langsung bagaimana kondisi pelajar di daerah-daerah terpencil yang sangat jauh dari perhatian pemerintah. Faktor utamanya adalah jauhnya jarak antara Luwu Raya dan pusat pemerintahan provinsi, sehingga teman-teman sepakat untuk menyuarakan pemekaran Luwu Raya,” ujar Akmal 9/2/2026
Ia juga mengecam keras tindakan pembubaran paksa tersebut.
“Yang sangat kami sayangkan, gerakan yang kami lakukan tidak di-notice oleh pemerintah yang hadir, bahkan PW IPM Sulsel itu sendiri. Kami mengecam keras tindakan agresif panitia pelaksana yang mencoba membubarkan paksa gerakan yang kami suarakan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara, Resky, menilai pemekaran Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis agar pengelolaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, dapat dilakukan secara mandiri dan tepat sasaran.
“Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Luwu Raya bisa dikelola sendiri oleh Luwu Raya, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Resky juga menyoroti persoalan jarak dan biaya sebagai hambatan serius dalam sistem kelembagaan saat ini.
“Kami sebagai pengurus IPM di Luwu Raya mampu mengelola wilayah kami sendiri. Kehadiran PW Sulsel yang berkantor di Makassar sangat sulit mengawal kami karena jarak yang terlalu jauh. Begitu pula ketika pimpinan daerah di Luwu Raya menghadiri kegiatan wilayah, dibutuhkan anggaran besar, mulai dari transportasi hingga biaya lainnya. Akibatnya, kegiatan wilayah tidak terserap secara maksimal oleh kader-kader IPM yang ada di Luwu Raya,” jelasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Pimpinan Daerah IPM Palopo, Arifin. Ia menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya merupakan solusi struktural untuk pemerataan pembangunan dan pengelolaan pendidikan yang lebih efektif.
“Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Luwu Raya bisa dikelola sendiri oleh Luwu Raya, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran. Kami sebagai pengurus IPM di Luwu Raya juga mampu mengelola wilayah kami sendiri,” tegas Arifin.
Selain itu, ia kembali menekankan persoalan jarak dan beban biaya yang selama ini menjadi kendala utama.
“PW Sulsel yang berkantor di Makassar sangat sulit mengawal kami karena jaraknya terlalu jauh. Begitu pula pimpinan daerah di Luwu Raya, ketika menghadiri kegiatan wilayah membutuhkan anggaran besar, mulai dari transportasi hingga biaya lainnya. Akibatnya, kegiatan wilayah tidak terserap secara maksimal oleh kader-kader IPM yang ada di Luwu Raya,” tambahnya.
IPM Se-Luwu Raya menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar aksi simbolik atau agenda pemekaran administratif semata, melainkan perjuangan struktural untuk keadilan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Luwu Raya.
Gerakan ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi pelajar Luwu Raya dalam membangun agenda bersama yang berorientasi pada transformasi pendidikan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Syamsul/RED/LRP
