Luwu, Luwurayapos.com — Gelombang demonstrasi terkait tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya belakangan ini terus berlangsung di berbagai wilayah Tana Luwu. Aksi yang digelar oleh masyarakat dan mahasiswa itu bahkan hampir terjadi setiap hari.
Berdasarkan data yang beredar, Sulawesi Selatan disebut masuk dalam jajaran daerah dengan angka demonstrasi cukup tinggi di Indonesia.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi. Rencana ini pun menuai sorotan dan kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Aktivis Pemuda Luwu Raya, Muh Huzair Tarmisi Alam, yang akrab disapa Ciwing.
Ciwing kepada Luwurayapos 12/2/2026 secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembentukan satgas tersebut. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami menolak keras rencana pembentukan satgas pencegahan demonstrasi. Negara seharusnya hadir melindungi hak rakyat, bukan membentuk perangkat yang berpotensi membungkam suara kritik dan mempersempit ruang demokrasi,” tegas Ciwing.
Ia menilai, jika tujuan pemerintah adalah menciptakan ketertiban dan keamanan, maka pendekatan yang tepat adalah membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi konkret terkait tuntutan pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya, bukan dengan membatasi aksi demonstrasi.
“Jika kritik dibalas dengan pembentukan satgas, yang lahir bukan ketertiban, melainkan perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Demokrasi tidak dijaga dengan pembungkaman, tetapi dengan keberanian mendengar suara rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa tingginya angka demonstrasi tidak bisa dianggap biasa. Ia menilai, frekuensi aksi unjuk rasa turut memengaruhi iklim investasi di daerah. Menurutnya, stabilitas wilayah menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor.
“Angka demonstrasi di Sulsel termasuk tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ciwing menilai fokus terhadap investasi di tengah situasi sosial yang memanas dinilai kurang tepat.
“Kondisi sosial yang sedang memanas bukan ruang yang sehat untuk membahas kepentingan investasi. Aspirasi masyarakat yang menuntut pemekaran harus dijawab dengan solusi, bukan dengan kekhawatiran terhadap investasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Tana Luwu bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan upaya memperjuangkan hak dan identitas daerah.
“Kami tidak sedang melawan negara, kami hanya meminta keadilan. Kami tidak anti ketertiban, kami menolak pembungkaman demokrasi. Jika suara rakyat dipersempit, maka perlawanan akan menemukan jalannya sendiri,” tutupnya.
(Deny-LRP)
