Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pertamina Patra Niaga, sejumlah perangkat daerah, serta seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur, Kamis (5/11/2026), di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Erni Malape S.P menekankan pentingnya penjelasan secara terbuka dari pihak Pertamina terkait kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi, khususnya yang berdampak terhadap kebutuhan petani.
Menurutnya, petani perlu mendapatkan informasi yang jelas agar memahami aturan dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Dengan demikian, tidak muncul kesalahpahaman maupun prasangka negatif di tengah masyarakat.
Ia berharap pihak Pertamina dapat menjelaskan secara terang-terangan mengenai dasar pembatasan kuota, mekanisme distribusi, serta ketentuan yang harus dipenuhi petani untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Saya berharap persoalan keluhan petani terkait BBM ini dibahas secara terbuka. Pertamina perlu memberikan penjelasan secara jelas mengenai pembatasan kuota agar petani bisa memahami kebijakan yang berlaku dan tidak menimbulkan pikiran negatif di tengah masyarakat,” ungkap Erni Malape S.P
Ia juga berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan, menyamakan pemahaman, serta menemukan solusi konkret atas persoalan distribusi BBM bersubsidi.
“Harapan saya, melalui pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi terbaik, sehingga kebutuhan BBM bagi petani dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan distribusinya berjalan dengan baik,” tutupnya.
Alimin/LRP
