Luwu Timur , Luwurayapos.com – Putu Gede Sudarsana bersama unsur terkait melakukan pemantauan dan koordinasi langsung di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. 25/6/2026
Teguh Wira Pratama. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berjalan sesuai ketentuan serta berpihak pada kepentingan petani.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Edaran Bupati Luwu Timur Nomor: 500.2/203/BUP tanggal 11 Juni 2026 tentang pemberlakuan harga TBS di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang menegaskan agar seluruh PKS membeli TBS sesuai standar harga yang telah ditetapkan dan tidak menerapkan potongan timbangan yang merugikan petani.
Dalam pertemuan dengan manajemen perusahaan, Camat Angkona menegaskan bahwa pemerintah kecamatan berkewajiban memastikan hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani berjalan secara adil, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia juga meminta agar perusahaan memberikan penjelasan terbuka terkait komponen potongan harga serta standar mutu yang menjadi dasar penilaian TBS.
“Pemerintah Kecamatan Angkona bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh ketentuan pembelian TBS dipatuhi. Transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Camat Angkona.
Ia juga meminta pihak manajemen memperkuat pengawasan internal serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya praktik yang menyimpang dari ketentuan yang dapat merugikan petani sawit.
Dari hasil pemantauan, operasional PKS PT. Teguh Wira Pratama terpantau berjalan normal meskipun terdapat antrean kendaraan pengangkut TBS.
Pihak perusahaan menyampaikan komitmennya untuk mematuhi kebijakan pemerintah daerah serta meningkatkan koordinasi dengan petani dan pemerintah setempat.
Humas PT. Teguh Wira Pratama juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyediakan jalur layanan prioritas bagi petani sawit lokal, khususnya kendaraan pickup dan dump truck dengan kapasitas di bawah 5 ton, guna memperlancar proses antrean dan pelayanan.
Pemerintah Kecamatan Angkona menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi secara berkala demi memastikan implementasi kebijakan tata niaga TBS berjalan optimal, serta mendukung terciptanya iklim usaha perkebunan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Angkona.
Musdiana/LRP
