Luwu Timur , Luwurayapos.com – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Aprianto, mengikuti kegiatan kunjungan kerja dan monitoring dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Kecamatan Mangkutana, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan monitoring tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, sekaligus menyerap aspirasi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat daerah, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aprianto menegaskan bahwa monitoring lapangan menjadi langkah penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pembangunan, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta kebutuhan masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Melalui monitoring ini kami ingin memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2025,” ujar Aprianto.
Menurutnya, DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal pengelolaan anggaran daerah agar berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Ia juga menilai sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.
“Kami mengapresiasi kunjungan kerja DPRD ke Kecamatan Mangkutana. Melalui forum ini, berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda dan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” kata Darmawati.
Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pembangunan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
Herman/LRP
