Luwu Timur, Luwurayapos.com – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Daerah Pemilihan (Dapil) I melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring di Kecamatan Wotu terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna Kecamatan Wotu, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan Wotu, kepala desa, kepala sekolah, kepala unit kerja, Ketua BPD, tokoh masyarakat, serta Direktur RSUD I Lagaligo tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur terkait pelaksanaan monitoring Ranperda.
Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui monitoring ini kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di DPRD agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sarkawi Hamid.
Ia menegaskan, DPRD Luwu Timur berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan, rombongan DPRD juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaan sejumlah program pembangunan di Kecamatan Wotu.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.
Musdiana/LRP
