Luwu Timur , Luwurayapos.com – Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Gerindra, Sarkawi Hamid, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penguatan kapasitas kader legislatif Gerindra dalam menghadapi pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan APBD Pokok 2027.
Bimtek tersebut diikuti kader Partai Gerindra yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maupun DPRD kabupaten/kota se-Sulsel. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi budgeting anggota legislatif agar lebih kritis dalam membaca kondisi fiskal, efektivitas belanja, serta kemampuan daerah dalam merealisasikan program.
Sarkawi mengatakan, kondisi fiskal Kabupaten Luwu Timur saat ini relatif stabil dan terkendali dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan.
“Suatu kesyukuran bahwa kondisi fiskal Luwu Timur cukup stabil dan terkendali jika dibanding dengan beberapa daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun terjadi sedikit kelambatan daya serap,” kata Sarkawi 2/9/2026
Menurutnya, pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memastikan setiap penyesuaian pendapatan dan belanja benar-benar berdasarkan kebutuhan serta kemampuan daerah.
Sarkawi berharap penetapan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan paling lambat pada akhir September 2026. Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
“Diharapkan pada akhir September 2026 penetapan APBD Perubahan Tahun 2026 telah dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar keterlambatan penetapan maupun pelaksanaan anggaran tidak membuat pekerjaan menumpuk di penghujung tahun. Menurutnya, serapan yang terlambat berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus menghambat perputaran ekonomi masyarakat.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja dapat berjalan dan serapannya lebih efektif agar roda perputaran ekonomi lebih cepat serta dapat menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun yang berdampak pada menyeberangnya anggaran di tahun 2027,” tegasnya.
Sarkawi menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, program yang belum berjalan optimal perlu dievaluasi. Sementara program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah harus menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan.
Ia menambahkan, fungsi budgeting DPRD harus dijalankan secara maksimal. DPRD tidak boleh hanya menjadi pihak yang menyetujui angka, tetapi harus memastikan anggaran disusun secara realistis, dapat dilaksanakan tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan biarkan anggaran menumpuk di ujung tahun. Kita ingin anggaran bergerak, program berjalan, ekonomi masyarakat ikut bergerak, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya
Musdiana/LRP
