Luwu timur, Luwurayapos.com– Pengurus Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (PP IPMA) Luwu Timur menyoroti pemadaman listrik bergilir yang diumumkan PT PLN (Persero) melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomoni pada Sabtu (7/11/2026).
Pemadaman tersebut berdampak pada tiga kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Di Kecamatan Wotu, pemadaman dijadwalkan pukul 13.30–17.30 WITA dan 19.00–22.00 WITA. Kecamatan Tomoni pukul 17.00–20.00 WITA, sedangkan Kecamatan Burau pukul 20.30–23.30 WITA.
Dalam penjelasannya, PLN menyebut pemadaman dipengaruhi fenomena El Niño yang menyebabkan pasokan listrik dari PLTA Poso turun dari 515 MW menjadi sekitar 200 MW. Kondisi tersebut juga diperberat dengan pemeliharaan PLTU Jeneponto serta perbaikan PLTU Moramo dan Palu 3.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PP IPMA Luwu Timur, Andika Pratama Putra, menilai penjelasan PLN perlu disertai transparansi mengenai kesiapan pasokan dan tanggung jawab perusahaan terhadap hak masyarakat sebagai konsumen listrik.
”Kami tidak menolak bahwa kemarau berdampak. Tetapi El Niño adalah fenomena iklim yang bisa diprakirakan, bukan bencana mendadak. Operator sistem seharusnya sudah menyiapkan cadangan dan skenario sebelum PLTA kehilangan lebih dari 60 persen kemampuannya,” ujar Andika.
Ia merujuk Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur kewajiban penyediaan tenaga listrik sesuai standar mutu dan keandalan serta hak konsumen memperoleh listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
Pertanyakan Kesiapan dan Perencanaan PLN
Menurut Andika, fenomena El Niño semestinya menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam perencanaan sistem kelistrikan. Karena itu, PLN perlu menjelaskan langkah antisipasi terhadap penurunan produksi PLTA Poso, termasuk ketersediaan pembangkit cadangan.
IPMA juga menyoroti pemeliharaan PLTU Jeneponto serta perbaikan PLTU Moramo dan Palu 3 yang berlangsung bersamaan dengan penurunan pasokan PLTA Poso.
Selain itu, PLN diminta membuka informasi mengenai waktu penyampaian pemberitahuan pemadaman kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan pekerjaan terencana sesuai ketentuan yang berlaku.
IPMA turut mempertanyakan kemungkinan fenomena El Niño dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure) untuk mengecualikan pemberian kompensasi. Menurut Andika, dasar penetapan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Minta Informasi Pemadaman Lebih Transparan
IPMA menilai penggunaan istilah “estimasi awal” dalam pengumuman pemadaman perlu disertai perkiraan waktu pemulihan yang jelas.
Hal tersebut berkaitan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.
IPMA juga menyoroti judul pengumuman ULP Tomoni, yakni “Peningkatan Keandalan Listrik”, yang dinilai belum secara jelas menggambarkan penyebab pemadaman.
”Warga berhak tahu bahwa ini pemadaman akibat kekurangan pasokan, bukan semata-mata peningkatan keandalan. Transparansi informasi menjadi hal penting dalam pelayanan publik,” tegas Andika.
Konsumen Berhak atas Kompensasi Sesuai Ketentuan
IPMA turut mengingatkan ketentuan Pasal 6A dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), khususnya indikator lama gangguan.
Dalam ketentuan tersebut, standar lama gangguan ditetapkan selama satu jam per bulan. Apabila gangguan melampaui standar tersebut, konsumen berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran kompensasi yang diatur meliputi:
- 50 persen dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan sampai dengan 2 jam di atas standar TMP.
- 75 persen apabila lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam di atas standar TMP.
- 100 persen apabila lebih dari 4 jam sampai dengan 8 jam di atas standar TMP.
- 200 persen apabila lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas standar TMP.
- 300 persen apabila lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas standar TMP.
- 500 persen apabila lebih dari 40 jam di atas standar TMP.
Berdasarkan ketentuan tersebut, IPMA meminta PLN mempublikasikan realisasi TMP di wilayah Wotu, Tomoni, dan Burau serta menjelaskan mekanisme penghitungan gangguan dan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan.
Andika menegaskan, pemadaman terjadwal selama tiga hingga empat jam perlu dievaluasi berdasarkan akumulasi gangguan dalam periode penilaian TMP.
Tiga Tuntutan IPMA LUTIM kepada PLN
Atas kondisi tersebut, PP IPMA Luwu Timur menyampaikan tiga tuntutan kepada PLN:
- Membuka data penyebab defisit pasokan, prakiraan pemulihan sistem, serta langkah antisipasi dan cadangan pasokan listrik untuk wilayah Luwu Timur.
- Mempublikasikan realisasi TMP di Kecamatan Wotu, Tomoni, dan Burau serta memastikan pemenuhan hak kompensasi bagi pelanggan sesuai ketentuan.
- Memprioritaskan pasokan listrik bagi fasilitas pelayanan publik vital, khususnya RSUD Wotu dan fasilitas penting lainnya.
IPMA juga menilai Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan sejak 21 Oktober 2026 dan imbauan penghematan listrik merupakan langkah pendukung, tetapi tidak menggantikan kewajiban PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik.
”Kami mengajak masyarakat bersabar, tetapi kesabaran tidak boleh menjadi alasan PLN lepas dari kewajibannya. Hak rakyat dijamin undang-undang,” tutup Andika.
IPMA LUTIM Buka Ruang Hak Jawab
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalistik yang profesional dan berimbang, PP IPMA Luwu Timur membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PLN (Persero) maupun pihak terkait lainnya.
PLN dipersilakan menyampaikan penjelasan resmi mengenai penyebab pemadaman, kondisi sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), langkah pemulihan pasokan, serta mekanisme pemenuhan hak kompensasi pelanggan.
Setiap tanggapan dan klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Andika Pratama Putra
Ketua PP IPMA Luwu Timur./LRP
