Luwu Timur , Luwurayapos.com – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muh.Rivaldi. S.H, menegaskan bahwa kunjungan ke Kecamatan Towuti merupakan bagian dari agenda DPRD dalam melakukan monitoring pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 1/9/2026
Muh.Rivaldi. S.H mengatakan, monitoring tersebut dilaksanakan selama tiga hari dengan mengunjungi wilayah masing-masing daerah pemilihan. Untuk Dapil V, yang meliputi Kecamatan Towuti dan Nuha, kegiatan diawali di Kecamatan Towuti dan akan dilanjutkan di Kecamatan Nuha.
“Memang ini agenda DPRD untuk monitoring APBD Tahun 2026. Kami kembali ke dapil masing-masing. Untuk Dapil V, tadi kami berada di Kecamatan Towuti dan rencananya besok dilanjutkan di Kecamatan Nuha,” ujar Rivaldi.
Menurutnya, kegiatan di Kecamatan Towuti diawali dengan pertemuan di aula kantor kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. Forum tersebut dimanfaatkan DPRD untuk melihat langsung kondisi pembangunan sekaligus mendengar berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan APBD 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala desa di Kecamatan Towuti, kepala puskesmas, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat.
Rivaldi menyebut, dari pertemuan tersebut terdapat sejumlah catatan penting yang akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan anggaran, khususnya terkait pembangunan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
“Memang ada beberapa catatan kami. Dalam perencanaan APBD 2026 yang sudah berjalan, harapannya pembangunan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat bisa menjadi perhatian,” katanya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan dan peningkatan jalan tani serta jalan produksi. Menurut Rivaldi, infrastruktur tersebut memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memudahkan mobilisasi dan pengangkutan hasil pertanian.
Selain infrastruktur pertanian, aspirasi juga datang dari sektor pendidikan dan kesehatan. Sejumlah sekolah masih menyampaikan kebutuhan sarana pendukung, sementara beberapa puskesmas mengusulkan perbaikan fasilitas, penambahan layanan, hingga peningkatan pelayanan rawat inap.
“Dari sekolah tadi ada beberapa yang menyampaikan masih kekurangan kendaraan operasional. Kemudian dari puskesmas ada usulan terkait perbaikan fasilitas, penambahan dan peningkatan layanan rawat inap,” jelasnya.
Rivaldi juga mengatakan, sejumlah kepala desa menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk jalan produksi dan jembatan.
Berbagai aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dijadwalkan mulai dibahas pada 7 September mendatang.
“Ini sekaligus menjadi forum untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi-aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.
Ia berharap setiap kebutuhan yang disampaikan masyarakat dapat masuk dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan mendapat perhatian sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Rivaldi menekankan, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya pembangunan jalan tani dan jalan produksi yang dinilai dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui kemudahan mobilisasi hasil pertanian.
“Harapannya, setiap kebutuhan masyarakat betul-betul masuk dalam sistem perencanaan. Ketika pembangunan itu direalisasikan, manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi,” pungkasnya.
Musdiana/LRP
