Luwurayapos.com-Luwu Timur Penetapan Rapat pleno terbuka KPU Luwu Timur Kamis, 09 Januari 2025 Pasangan Bupati dan wakil Bupati Luwu Timur terpilih periode 2025-2030 Ir.H.Irwan Bachri Syam,ST/ Dra.Hj.Puspawati Husler dengan Perolehan suara 88.748 (51,74 %) dari total suara sah
.Kepastian mengenai pelantikan Bupati dan wakil Bupati Luwu Timur terpilih Irwan Bachri Syam/Puspawati Husler (Ibas Puspa)sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2025-2030 akhirnya terjawab
Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.
Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/ kota kepada Presiden RI/ Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya Pasangan Bupati Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam/Puspawati Husler,serta 50 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota
Pertimbangan Kepala Daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik yang berdampak pada situasi ekonomi, sosial dan keamanan. Menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program strategis nasional dan program yang sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah definitif sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan Daerah,” kata Mendagri pada Rapat bersama Komisi ll DPR.RI.
Hasil Rapat Dengar Pendapat: Pelantikan Serentak antara Komisi II DPR RI dan instansi terkait menghasilkan tiga poin penting:
- Pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Jakarta.
- Daerah dengan sengketa hasil Pilkada di MK akan melaksanakan pelantikan setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
- Menteri Dalam Negeri diminta mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 terkait tata cara pelantikan kepala daerah.
Keputusan tersebut disepakati oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, dan Ketua Rapat Rifqinizamy Karsayuda. (Red)
