Kegiatan ini melibatkan tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKMP), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Pemerintahan, pengelola aset daerah, Inspektorat, serta unsur kecamatan dan pemerintah desa.
Pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut dibagi menjadi dua tim yang bertugas memeriksa delapan desa.
Tim pertama melakukan verifikasi dan validasi di Desa Tabaroge, Bahari, Karambua, dan Tarengge. Sementara itu, tim kedua bertugas di Desa Rinjani, Kanawatu, Pepuro Barat, dan Cendana Hijau.
Kepala Bidang Disdagkop, Idiyana Sartian, menjelaskan bahwa setelah proses verifikasi dan validasi selesai, laporan hasil kegiatan akan dibagikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) milik Kementerian Koperasi.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipantau melalui sistem yang tersedia.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selanjutnya akan terus mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih, melalui program pelatihan bersertifikasi.
“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini tentunya akan bersinergi dengan program Pandu Juara,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mendorong penguatan tata kelola koperasi, meningkatkan profesionalisme pengurus, serta mengoptimalkan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Deny/LRP
