“Pihak pelaksana dan PPK diduga ‘main mata’. Beberapa paket pekerjaan sudah dicairkan anggarannya 100%, namun masih terdapat kekurangan volume dalam pelaksanaannya,” kata Ahmad saat diwawancarai, Senin (21/10/2024).
Menanggapi temuan ini, LSM Progress telah mengirimkan laporan pengaduan resmi ke Kejati Sulawesi Selatan di Makassar untuk proses hukum lebih lanjut pada Senin (21/10/2024) melalui jasa pengiriman surat di kantor Pos Indonesia cabang Kota Palopo.
LSM Progress juga menyoroti pentingnya responsivitas dari pihak pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. “Pemerintah daerah seharusnya lebih terbuka terhadap kunjungan LSM sebagai kontrol sosial. Ini untuk memastikan bahwa tata kelola anggaran berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar,” tegas Ahmad.
Sementara pihak Kepala Dinas PU Luwu
Timur selaku Pengguna Anggaran saat di konfirmasi lewat WA, belum memberi jawaban,tanggapan atas laporan LSM PROGRES ke Kejati Sulsel.
(MS)
