Luwu Timur, Luwurayapos.com – Sikap tegas Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang menyatakan akan menindak pihak-pihak yang masih membeli gabah petani di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang ditetapkan, kini menimbulkan perdebatan di kalangan petani. Beberapa petani merasa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menguntungkan mereka, terutama terkait dengan harga jual gabah yang masih jauh di bawah standar yang diharapkan.
Petani di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, mengungkapkan keluhan mereka terkait harga padi yang dijual. Marten, salah seorang petani sekaligus Ketua Kelompok Tani Pemuda Jaya di Desa Manggala, menyatakan bahwa harga padi yang mereka terima hanya Rp 6.300 per kilogram, jauh lebih rendah dari HPP yang seharusnya ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Marten mengatakan, “Meskipun ada kebijakan tegas dari Bupati untuk menindak pembeli yang membeli gabah di bawah harga standar, kenyataannya harga yang kami terima masih jauh dari harapan. Potongan untuk setiap karung yang mencapai 10 kg per karungnya juga cukup besar, sehingga kami merasa semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang layak.”
Sikap tegas pemerintah yang dicanangkan untuk memastikan harga padi tidak jatuh di bawah HPP ternyata belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani. Beberapa petani lain juga berharap adanya tindakan yang lebih konkret dari pemerintah untuk memastikan harga jual gabah mereka bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Harapan kami sebagai petani adalah agar harga padi bisa sesuai dengan HPP. Kami ingin pemerintah turun langsung untuk mengawasi dan memastikan pembeli tidak mengurangi harga secara sepihak,” ungkap salah satu petani yang turut merasakan dampak dari ketidakstabilan harga padi.
Meskipun demikian, kebijakan Bupati Luwu Timur mendapat dukungan dari sebagian petani yang berharap harga padi bisa meningkat dan lebih stabil. Mereka berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, praktek harga yang merugikan petani bisa segera dihentikan, dan kesejahteraan petani bisa lebih terjamin.
Tantangan bagi pemerintah kini adalah memastikan agar kebijakan ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan dapat diterapkan dengan tegas di lapangan. Para petani berharap kebijakan harga padi yang adil bisa diterapkan secara merata, sehingga hasil pertanian mereka benar-benar dapat dihargai sesuai dengan usaha yang telah mereka keluarkan.
(Red/LRP)
