Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini diikuti oleh Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, jajaran OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya secara langsung.
Sementara secara daring diikuti para Kepala Puskesmas se-Sulawesi Selatan, TP PKK kecamatan, serta kader ASS desa/kelurahan.
Wabup Puspawati mengapresiasi pelaksanaan program Aksi Stop Stunting sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan aktif para kader yang menjadi ujung tombak pendampingan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
“Kita harus mendorong para kader agar kegiatan Aksi Stop Stunting ini berjalan maksimal. Dukungan pemerintah daerah terhadap kader juga harus menjadi perhatian sehingga pendampingan kepada keluarga sasaran dapat berjalan optimal,” ujar Puspawati.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama kader PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
Ia menekankan tiga hal utama yang harus dilakukan kader di lapangan, yakni memahami data sasaran, mempelajari kondisi dan latar belakang keluarga, serta mengetahui tindakan yang harus diberikan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Jangan hanya mengetahui angka atau nama yang ada di dalam data. Pelajari siapa keluarganya, di mana alamatnya, bagaimana kondisi orang tuanya, dan mengapa anak tersebut masuk dalam kategori yang membutuhkan perhatian. Setelah itu, kita harus tahu apa yang perlu dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina Sudirman, menegaskan bahwa persoalan stunting masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi keluarga, pemenuhan gizi, pendampingan ibu hamil, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat.
“Masih ada anak-anak yang membutuhkan perhatian, masih ada ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, dan masih ada keluarga yang membutuhkan edukasi mengenai gizi serta pola konsumsi yang benar. Karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Naoemi, terdapat dua kekuatan yang harus berjalan beriringan dalam gerakan ini, yakni intervensi bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK.
Selain itu, pada kesempatan ini juga diberikan Penyerahan Paket Intervensi Aksi Stop Stunting (ASS) 2026 bagi balita dan ibu hamil, sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan upaya pencegahan stunting. (nor/ikp-humas/kominfo-sp/LRP)
