Hal tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Program Strategis Kementerian Pertanian, dan tanam perdana Musim Tanam III bersama petani di Kabupaten Luwu Timur,03/11/2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pengadaan bantuan alsintan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran lebih dari Rp3 miliar melalui perubahan anggaran untuk mendukung kebutuhan alat pertanian bagi petani.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperlancar kegiatan pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pada 2026, Luwu Timur mulai melaksanakan Musim Tanam III yang ditargetkan mencakup sekitar 4.000 hektare lahan. Capaian ini, kata dia, tidak terlepas dari peran aktif para penyuluh pertanian dan petani dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Sepanjang tahun, baru kali ini kita bisa mencapai musim tanam ketiga. Ini merupakan prestasi bagi kita semua, terutama teman-teman penyuluh dan para petani,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi 134 penyuluh pertanian yang dinilai berperan penting dalam mendorong pelaksanaan program pertanian di daerah.
Bupati menegaskan, penyaluran bantuan alsintan harus berdasarkan kebutuhan nyata petani dan dilakukan secara merata. Untuk itu, kelompok tani yang belum menerima bantuan diminta mengajukan proposal melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Proposal tersebut perlu ditandatangani oleh penyuluh pertanian, ketua kelompok, sekretaris, bendahara, kepala desa, serta diketahui camat sebelum disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Ia juga meminta dinas terkait menyusun data penerima bantuan secara terperinci, mulai dari jenis alat yang diterima, tahun penyaluran, kelompok penerima, hingga pemanfaatannya.
Langkah ini diperlukan agar bantuan pada tahun-tahun berikutnya dapat diprioritaskan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan, bukan menumpuk pada kelompok atau wilayah tertentu.
“Kalau membutuhkan alsintan, buat proposalnya. Sampaikan melalui kepala desa, anggota DPRD, atau dinas terkait. Jika tidak mendapat tanggapan, silakan sampaikan langsung kepada saya, kaluperlu di fotokan saja,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok tani tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi. Jika ditemukan alsintan bantuan pemerintah yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan, ia meminta masyarakat melaporkannya untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui pemeriksaan Inspektorat.
Selain membahas bantuan alsintan, Bupati turut merespons sejumlah aspirasi petani terkait infrastruktur penunjang pertanian.
Salah satunya mengenai jembatan di wilayah Jalajja yang dinilai membutuhkan penanganan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan pertanian.
Bupati langsung meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum meninjau lokasi, melakukan pengukuran, serta mengkaji kebutuhan penanganan agar dapat diusulkan dalam anggaran Tahun 2027.
Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian.
Menurut Bupati, setiap keluhan masyarakat harus mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan telah meminta para kepala dinas agar selalu dapat dihubungi sehingga keluhan masyarakat bisa segera diteruskan kepada per
angkat daerah terkait untuk ditangani.
Bupati turut menekankan pentingnya peran kepala desa dan camat dalam mendata kebutuhan petani di wilayah masing-masing. Pemerintah desa diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif turun ke lapangan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, penyuluh pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten dapat berjalan lebih efektif.
Dengan pendataan yang akurat dan pengawasan yang baik, bantuan pertanian diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani.
Bupati menegaskan bahwa petani merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendorong program pertanian yang sesuai kebutuhan masyarakat serta memastikan aspirasi petani mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Deny/LRP.
