Luwu Timur , Luwurayapos.com – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapemda dan BKAD dalam rangka membahas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).11/8/2026
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menilai potensi MBLB perlu dikelola secara optimal melalui pendataan objek dan subjek pajak, pengawasan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan MBLB, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat basis data dan pengawasan terhadap aktivitas MBLB di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
“Upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui pemutakhiran data seluruh objek dan wajib pajak MBLB, penguatan terhadap volume pengambilan MBLB, serta pencocokan data izin usaha, produksi, penjualan, dan pembayaran pajak,” ujar Firman Udding.
Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi, target, dan realisasi penerimaan pajak MBLB. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana potensi yang ada telah memberikan kontribusi terhadap PAD.
Sementara untuk ekstensifikasi, Firman menyebut perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi objek MBLB yang selama ini belum terdata atau belum memberikan kontribusi PAD secara optimal, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak daerah.
Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD mendorong Bapemda dan BKAD untuk membangun basis data MBLB yang akurat dan terintegrasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah dapat dioptimalkan.
“MBLB bukan sekadar potensi sumber daya alam, tetapi juga potensi pendapatan daerah. Karena itu, pendataan, pengawasan, dan pemungutan harus diperkuat agar setiap potensi MBLB yang menjadi kewenangan daerah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Firman.
Musdiana/Lrp
