Luwu Timur , Luwurayapos.com — Komitmen memperkuat demokrasi partisipatif di kalangan generasi muda ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan Himpunan Mahasiswa (HAM) Luwu Timur Batara Guru, Rabu (13/5/2026), di Kantor Bawaslu Luwu Timur.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam agenda silaturahmi dan diskusi strategis yang dipimpin Ketua HAM Lutim, Risharyadi bersama jajaran pengurus. Pertemuan itu membahas penguatan demokrasi, pendidikan politik generasi muda, hingga keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari menegaskan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, mahasiswa merupakan elemen strategis masyarakat sipil yang dapat menjadi simpul penguatan demokrasi di daerah.
“Di masa non-tahapan, Bawaslu sedang menggenjot konsolidasi demokrasi secara terstruktur dari pusat hingga daerah. Kami juga memiliki program Pendidikan Pengawas Partisipatif agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada lembaga, tetapi tumbuh dalam kesadaran masyarakat,” ujar Pawennari.
Ia menambahkan, kampus memiliki peran penting sebagai ruang pendidikan politik yang mampu menumbuhkan komitmen generasi muda terhadap demokrasi dan tanggung jawab kebangsaan.
Sementara itu, Risharyadi menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam membangun ruang diskusi demokrasi di Luwu Timur yang dikenal sebagai wilayah multi etnik.
“Kami melihat Luwu Timur memiliki karakter yang khas sebagai daerah multi etnik. Ini bisa menjadi contoh demokrasi yang hidup, khususnya di wilayah Luwu Raya,” katanya.
Risharyadi juga menegaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga organisasi kemahasiswaan. Karena itu, pihaknya siap berkolaborasi bersama Bawaslu dalam memperluas pendidikan demokrasi di lingkungan kampus.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur, Sulkifli mengatakan kunjungan HAM Lutim membuka ruang kolaborasi baru dalam agenda penguatan demokrasi sekaligus menjadi strategi pencegahan dalam pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Sukmawati Suaib menilai mahasiswa merupakan unsur penting dalam pengawasan pemilu karena demokrasi melibatkan penyelenggara, peserta, dan masyarakat secara bersamaan.
Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, mulai dari pendidikan pengawas partisipatif, sekolah kader pengawas, literasi kepemiluan dan digital, pemantauan pemilu berbasis kampus, kajian demokrasi, pembentukan posko pengaduan kampus, hingga kampanye anti-hoaks dan anti-politik uang.
Musdiana/LRP
