Luwu Timur, Luwurayapos.com – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memperbaiki mekanisme penyaluran berbagai program bantuan sekaligus mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Fraksi GPR melalui juru bicara fraksi GPR I Wayan Suparta saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur 3/7/2026
Dalam pandangannya, Fraksi GPR menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Evaluasi dinilai penting agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program bantuan bagi masyarakat, seperti bantuan untuk lanjut usia (lansia), beasiswa, serta bantuan seragam sekolah bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP. Fraksi GPR meminta agar penyaluran bantuan, khususnya seragam sekolah, dilakukan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh para siswa saat memasuki tahun ajaran baru.
Selain itu, Fraksi GPR juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur jalan di wilayah Desa Tawakua, Matompi, dan Kalifu. Menurut fraksi, penanganan persoalan tersebut perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi GPR berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang merata di Kabupaten Luwu Timur.
Herman/LRP
